Bawaslu Sultra Tertibkan 3.462 APK

Banyak alat peraga kampanye (APK) yang tidak sesuai penempatannya membuat Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) turun tangan. Tidak main-main, ada sekitar ribuan APK yang ditelah ditertibkan oleh Bawaslu Sultra. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu. Ia mengatakan bahwa pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) serta unsur pemerintah daerah setempat telah melakukan penertiban. 

“Kami telah melakukan penertibkan sebanyak 3.462 alat peraga kampanye  dari para peserta pemilu 2019 di Sultra,” ungkapnya kepada Warta Sultra saat sosialisasi pengawasan kampanye media massa di Hotel Same Boutique Kendari, Sabtu (26/1/2019).

Ia jelaskan bahwa yang tidak sesuai dengan desain dan sudah disepakati oleh KPU dengan peserta pemilu maka harus ditertibkan. Tidak hanya itu, terkait dengan lokasi pemasangannya jika tidak sesuai dengan zona yang sudah ditetapkan juga ditertibkan.

Hamiruddin Udu menerangkan, dalam melakukan kegiatan penertiban, pihaknya telah terlebih dulu menyurati KPU serta masing-masing partai politik terkait penertiban alat peraga kampanye. 

Ia juga katakan bahwa terhadap peserta pemilu yang memiliki APK tidak sesuai dan tidak memiliki visi misi agar disimpan pada ruang privasi, dengan catatan memiliki izin dari pemilik lokasi.

Ketua Bawaslu Sultra ini menyebutkan, dalam penertiban APK yang dilakukan, kasus pelanggaran terbanyak ditemukan pada calon legislatif. Pasalnya, kebanyakan caleg salah menempatkan APK serta isi kontennya tidak sesuai. 

“Misalnya, salah satu caleg tertentu memasang foto bupati, gubernur, atau presiden dalam APK-nya. Hal inikan tidak boleh,” jelasnya.

Ia mengatakan, peserta pemilu tidak dilarang untuk memasang foto pejabat negara atau kepala daerah pada APK miliknya. Akan tetapi, pejabat bersangkutan harus berkapasitas sebagai pengurus partai politik, bukan sebagai pejabat.

“Makanya harus dilihat konteksnya, jika dalam lingkup pemerintahan, foto Gubernur Sultra boleh dipasang dalam APK, namun bukan sebagai gubernurnya melainkan sebagai pengurus partai atau pimpinan partai,” ujarnya.

PIhaknya juga menyoroti terkait dengan tindakan calon anggota legislatif dan valon presiden dan wakil presiden yang hanya menonjolkan foto dibandingkan visi dan misi. Padahal, menurutnya hal itu akan lebih memberikan penerangan terkait dengan rancangan kerja para peserta pemilu nantinya. 

Kejadian ini, ia katakan, terjadi hampir seluruh daerah, termasuk di wilayah Sultra. Banyak APK yang bias dilihat terpampang dimana-mana, sekitar jalan yang paling banyak. 

“Padahal yang terpenting visi dan misi serta program-program kerja yang harus ditonjolkan, sehingga ke depan masyarakat bisa menilia para peserta pemilu yang banyak ini,” pungkasnya. (*SR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.