Berikut Rancangan RUU KPK yang Ditolak dan Disetujui Presiden Jokowi

Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah berusia 17 tahun, perlu adanya penyempurnaan secara tertata sehingga pemberantasan korupsi makin efektif. KPK harus tetap lebih kuat dibandingkan lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

“Supaya diketahui RUU KPK yang sedang dibahas di DPR adalah RUU usul inisiatif DPR,” kata Presiden dalam konferensi pers terkait revisi UU KPK, Jum’at (13/9/2019) di Istana Negara, Jakarta.

Presiden menambahkan, karena itu ketika ada inisiattif DPR untuk mengajukan RUU KPK maka tugas pemerintah adalah meresponnya, menyiapkan DIM (daftar isian masalah), dan menugaskan menteri untuk mewakili Presiden untuk pembahasan dengan DPR.

“Saya telah memberikan arahan kepada Menteri Hukum dan HAM dan Menpan RB agar menyampaikan sikap dan pandangan pemerintah terkait substansi-substansi di RUU KPK yang diinisiaifi oleh DPR.

Menurut Presiden, intinya KPK harus tetap memegang peran sentral dalam pemberantasan korupsi, karena itu KPK harus didukung dengan kewenangan dan kekuasaan yang memadai dan harus lebih kuat dibanding lembaga lembaga lain dalam pemberantasan korupsi.

“Saya tidak setuju terhadap beberapa substansi RUU inisiatif DPR ini yang berpotensi mengurangi efektifittas tugas KPK,” tegas Presiden.

Pertama, Presiden menyatakan tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal dalam melakukan penyadapan, misalnya harus izin ke pengadilan. Menurut Presiden, KPK cukup memperoleh izin internal dari dewan pengawas untuk menjaga kerahasiaan.

Kedua, Presiden tidak setuju apabila penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN (aparatur sipil negara) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya.

“Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar,” tegas Presiden.

Ketiga, Presiden juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan kejaksaan agung dalam penuntutan karena menurut Presiden sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu dirubah lagi.

Keempat, perihal pengelolaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) yang dikeluarkan oleh KPK , Presiden tidak setuju jika diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Presiden meminta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang telah berjalan selama ini.

“Selanjutnya, terhadap beberapa isu lain, saya juga memberikan catatan dan mempunyai pandangan yang berbeda dengan substansi yang diusulkan oleh DPR,” lanjut Presiden.

Pertama, perihal keberadaan dewan pengawas, menurut Presiden memang perlu. karena semua lembaga negara bekerja dalam prinsip saling mengawasi. Hal ini dibutuhkan untuk meminimalisir penyalahgunaan kewenangan.

“Presiden saja diawasi, diperiksa BPK dan juga diawasi DPR. Oleh karena itu di internal KPK perlu adanya dewan pengawas. Tapi anggota dewan pengawas ini diambil dari tokoh masyarakat, akademisi, ataupun pegiat anti korupsi. Bukan dari politisi, bukan dari birokrat. maupun aparat penegak hukum aktif,” tutur Presiden.

Kemudian pengangkatan anggota dewan pengawas ini dilakukan oleh Presiden dan dijaring melalui panittia seleksi. Presiden ingin memasikan tersedia waktu transisi yang memadai untuk menjamin KPK tetap dapat menjalankan kewenangannya sebelum terbentuknya dewan pengawas.

“Yang kedua, terhadap keberadan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan). Ini juga diperlukan sebab penegakan hukum juga harus tetap menjamin prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia dan juga untuk memberikan kepastian hukum,” lanjut Presiden.

Jika RUU inisiatif DPR memberikan batas waktu maksimal 1 tahun dalam pemberian SP3, kami memina ditingkatkan menjadi 2 tahun supaya memberi waktu yang memadai bagi KPK. Yang penting ada kewenangan KPK untuk memberikan SP3 yang bisa digunakan ataupun tidak digunakan.

Ketiga, terkait pegawai KPK. Pegawai KPK adalah aparatur sipil negara yaitu PNS dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Hal ini juga terjadi di lembaga-lembaga lainnya yang mandiri seperti MA (mahkamah agung) atau MK (mahkamah konsttitusi) dan juga lembaga-lembaga independen lainnya seperti KPU (komisi pemilihan umum) atau Bawaslu (badan pengawas pemilu).

“Tapi saya menekankan agar implementasinya perlu masa transisi yang memadai dan dijalankan penuh kehati-hatian. Penyelidik dan penyidik KPK yang ada saat ini masih tetap menjabat dan tentunya mengikuti proses transisi menjadi ASN,” jelas Presiden.

Presiden berharap semua pihak bisa membicarakan isu-isu tersebut dengan jernih, objektif, tanpa prasangka-prasangka yang berlebihan. Presiden menegaskan bahwa tidak ada kompromi dalam pemberantasan korupsi karena korupsi memang musuh bersama. (*WS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.