Diduga Fiktif, Empat Desa di Konawe Dilaporkan ke KPK

WartaSultraID—Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe, Keni Yuda Permana memastikan empat desa di Konawe tidak akan menerima dana desa dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun ini.

Hal ini lantaran empat desa tersebut dalam penanganan Aparat Penegak Hukum (APH) terkait dugaan empat desa tersebut yang disinyalir terbentuk tanpa ada regulasi sebagai dasar hukum terbentuknya satu pemerintah desa. Baik itu dari Peratutan Daerah (Perda) maupun Peraturan Bupati Konawe (Perbup). Terkait proses tersebut Keni Yuda Permana menyerahkan hal tersebut ke penagak hukum.

“Dari 294 desa, ada empat desa yang dipending penerimaannya tahun ini, karena dalam penyelidikan aparat penegak hukum. Dugaannya empat desa ini fiktif sehingga dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, red) dan kejaksanaan,” ungkap Keni Yuda Permana saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (9/7/2019).

Empat desa tersebut diantaranya, Desa Wiau, Kecamatan Routa, Desa Lerehoma di Kecamatan Anggaberi, Desa Arombu Utama dan Desa Napoha, di Kecamatan Latoma. Empat desa tersebut dilaporkan ke penegak hukum oleh lembaga Projo Cabang Konawe di dua institusi.

Laporan tersebut menjadi dasar DPMD Konawe untuk merekomendasikan dan membatalkan pencairan sementara waktu untuk empat desa terkait hingga masalah ini terselesaikan.

“Kalau laporan pertanggungjawaban dana desa (DD, red) dan ADD tahun 2018 semua tidak ada kendala, karena syarat untuk pencairan itu harus menyelesaikan dulu LPJ tahun sebelumya. Tapi untuk empat desa ini kendalanya bukan LPJ tapi dalam proses APH saja,” terangnya.

Untuk diketahui, DD tahun ini kembali mengalami peningkatan jika dirincikan, pemerintah pusat sejak 2015 telah mengalokasikan sebesar 20,67 triliun. Untuk 2016 sebesar 46,98 triliun, 2017 sebesar 60 triliun, 2018 60 triliun, dan 2019 mencapai 70 triliun.

“Memang untuk pembangunan desa itu butuh anggaran yang cukup besar, makanya tiap tahun pemerintah pusat menaikan alokasi anggaran untuk DD ini,” pungkasnya. (*WS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.