Dipaksa Bongkar Lapak, Pedagang di Gedung UKM Johar Mengadu ke APKLI

Suasana saat pedagang kaki lima Gedung UKM Johar mengadu nasib ke DPP APKLI yang diterima langsung oleh dr Ali Mahsun selaku ketua umum./Sumber foto: DPP APKLI. 

PKL (pedagang kaki lima) Gedung UKM Johar, Jakarta Barat (Jabar) mendatangi markas Besar Perjuangan Rakyat Kecil- Kawulo alit Indonesia, Kantor DPP APKLI (Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia), Rabu (28/2019). Maksud dari kedatangan para pedagang tersebut untuk mengadukan nasib mereka yang mendapatkan tekanan dan ancaman dari beberapa oknum.

Pedagang merasa tertekan karena oknum yang tersebut memaksa para pedagang untuk menandatangani surat pernyataan yang berisi kesediaan para pedagang membongkar tenda atau lapak dagangan mereka.

Alasan pembongkaran tersebut karena lahan yang sekarang ditempati pedagang kaki lima akan difungsikan sebagai lahan parkir mobil dengan sistem pembayaran bulanan. Saat mengadu ke APKLI, pedagang menjelaskan bahwa biaya sewa parkir bulanan tersebut 400,000 per bulan untuk 1 unit mobil.

“Ada kurang lebih 33 mobil yang akan memanfaatkan jasa parkir bulanan tersebut. Sebenarnya pedagang tidak mempermasalahkan uang parkir tersebut diperuntukkan untuk siapa tapi yang kami permasalahkan kenapa tenda dagangan kami harus dibongkar,” ujar salah satu pedagang kepada Ali Mahsun selaku Ketua Umum APKLI sebagaimana siaran pers yang diterima Warta Sultra, Jum’at (30/8/2019).

Dalam kesempatan tersebut, Ali Mahsun menyampaikan, ia yakin apa yang menimpa pedagang kaki lima di Gedung Johar bukanlah perintah Anies Baswedan selaku Gubernur DKI. Jakarta. Ali Mahsun yakin tekanan ini dilakukn oknum yang ingin mengeruk uang dari jasa parkir bulanan tersebut.

“Sudah 10 tahun jualan di Gedung UKM Johar sejak anak saya umur 1 tahun hingga 11 tahun. Para PKL tidak minta neko-neko hanya ingin bisa jualan dengan tenang cari makan dan nafkahi keluarga, sekolahkan anak-anak, dan usaha bisa maju berkembamg. Mohon kiranya Ketua Umum DPP APKLI berkenan membantu agar tenda PKL tidak dibongkar paksa,” demikian permohonan pedagang kepada APKLI.

Lebih lanjut para pedagang menyampaikan, semua pedagang hanya ingin ditata dan dibina pemerintah, bukan sebaliknya tenda kami akan dibongkar paksa. Padahal keberadaan tenda PKL di Gedung UKM Johar ini baru 6 bulan sejak mendapatkan izin Irwandi selaku Wakil Walikota Jakarta Pusat. Meskipun izin tersebut disampaikan secara lisan.

“Saat ini kami sangat resah dan takut adanya tekanan dan ancaman beberapa oknum, baik oknum dari pemerintah, ormas tertentu, OK OC, dan lainnya. Bahkan di hadapan para pejabat pemerintah saat pertemuan Selasa, 17 Agustus 2019 di Lantai III Gedung UKM Johar ada oknum yang mengancam akan “memotong-motong” kami semua kalau tidak berkenan bongkar tenda hingga 1 September 2019,” jelas para pedagang.

Para pedagang juga meyakini bahwa hal tersebut bukan keinginan maupun perintah Gubernur Anies Baswedan melainkan adanya kepentingan oknum-oknum tertentu.

Sementara itu, Yakup selaku sesepuh PKL di Gedung UKM Johar menyampaikan, pedagang telah banyak memberikan konstribusi untuk hidupkan dan semarakkan Gedung UKM Promosi Ikan Hias Johar walau sampai saat ini masih belum efektif.

Bukan hanya itu, atas peran APKLI bersama para pedagang, Pencanangan Penyaluran KUR untuk PKL oleh Braman Setyo selaku Deputi Menengkop dan UKM RI tahun 2016 dilaksanakan di Gedung UKM Johar. Selain itu, Pencanangan Kartu JKN untuk pedagang kaki lima pertama kali oleh Menko Kesra RI, Agung Laksono pada 2 Januari 2001 juga di Gedung UKM Johar.

“Bagi APKLI, para PKL di Gedung UKM Johar miliki makna dan sejarah tersendiri. Untuk itu, DPP APKLI segera kirimkan Surat Resmi kepada Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, atas semua keluh kesah, derita, dan harapan bapak dan Ibu, 37 PKL Gedung UKM Johar. Saya juga sangat yakin bahwa upaya pembongkaran paksa tenda PKL tersebut bukan keinginan ataupun perintah Gubernur Anies Baswedan,” lanjut Yakub.

Menanggapi pengaduan tersebut, DPP APKLI bersurat ke Gubernur Anies Baswedan pada 30 Agustus 2019. (*WS)