Disdukcapil Musnahkan 153.768 KTP Elektronik di Tahun 2018

Dalam rangka mengikuti instruksi melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) se-Sultra melakukan pemusnaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Disdukcapil Sultra, Dr. Ismail Lawasa. Ia katakan bahwa pemusnahan tersebut dilaksanakan pada saat akhir tahun 2018, tepatnya pada tanggal 20 Desember.

“Pada tanggall 19 Desember 2018 lalu, kami mendapatkan instruksi  dari Kemendagri untuk melakukan pemusnahan dan sontak saya menginformasikan kepada seluruh  Disdukcapil se-Sultra agar melakukan pemusnahan KTP elektronik secara serentak. Total yang dimusnahkan pada tanggal 20 Desember 2018 itu sebanyak   153.768 keping,” ujarnya kepada Warta Sultra saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (16/1/2019). 

Ia menyebutkan bahwa yang melakukan pemusnaan itu ada 17 kabupaten dan kota, yakni Kabupaten Kolaka sebanyak 16,439 keping KTP elektronik, Kabupaten Konawe sebanyak 9.665 keping, Kabupaten Muna sebanyak 8.545 keping, Kabupaten Buton sebanyak 3.836 keping. 

Kabupaten Konawe Selatan sebanyak 3.527 keping, Kabupaten Bombana sebanyak 13.894, Kabupaten Wakatobi sebanyak 10.005 keping, Kabupaten Kolaka Utara sebanyak 4.001, Konawe Utara sebanyak 8.461, Kabupaten Buton Utara sebanyak 7.925.

Kabuapten Kolaka Timur sebanyak 12546 keping, Kabupaten Konawe Kepulauan sebanyak 9.132, Kabupaten Muna Barat sebanyak 2.318, Kabupaten Buto Tengah sebanyak 9.422, Kabupaten Buton Selatan 18.308, Kota Kendari sebanyak 8.313, dsn Kota Bau-Bau sebanyak 7.429 keping.

“Dalam melakukan pemusnahan KTP elektronik ini, kami melakukan dengan cara dibakar yang sebelumnya dilakukan dengan cara digunting. KTP elektronik yang dibakar ini merupakan keluaran 2011 hingga 2015,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa semua yang dimusnahkan itu karena rusak dan invalid, dan kerusakannya juga bermacam-macam. Misalnya KTP-nya rusak karena tidak bagus perekamannya.

“Kalau misalkan ada orang yang berganti status dari belum menikah atau lajang menjadi menikah otomatiskan KTP elektronik harus berganti, atau misalkan KTP tidak bisa dibaca. Misalkan juga ada yang pindah domisili dari provinsi A ke provinsi B, atau kota A ke kota B dan,” jelasnya. 

Lebih lanjut ia katakan, pemusnahan KTP elektronik invalid itu bertujuan untuk menghindari adanya segelintir orang yang ingin manfaatan Nomor Induk Keluarga (NIK) KTP untuk hal-hal yang negatif.

“Pemusnahan ini juga dalam rangka menghindari kecurangan atau penyalahgunaan jelang pemilu serentak di tahun 2019 ini. Pemusnahan juga untuk memastikan tidak adanya penggunaan KTP elektronik rusak oleh oknum di berbagai kegiatan masyarakat. Antisipasi penyalahgunaan di sektor lain seperti perbankan yang membutuhkan dokumen kependudukan dan lain sebagainya,” pungkasnya. (*SR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.