Ketua Bawaslu Sultra: Iklan di Media Massa untuk Tarung Ide Kandidat Bukan Saling Menjatuhkan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)  Sulawesi Tenggara (Sultra) menggelar sosialisasi pengawasan kampanye di media massa dalam pemilihan umum tahun 2019. Kegiatan tersebut digelar di Same Boutique, Kota Kendari pada Minggu 26 Januari 2019.

Ketua Bawaslu Sultra, Hamiruddin Udu mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka  mensosialisasikan beberapa hal terkait pengawasan kampanye di media massa. Iklan secara umum yakni suatu pesan yang dibuat oleh produsen dan disebarkan melalui media cetak dan elektronik.

“Pada konteks iklan kampanye yaitu pesan yang ingin diberikan oleh para peserta pemilu untuk mempengaruhi masyarakat untuk melakukan pemilihan,” ujarnya kepada sejumlah awak saat ditemui di Kantor Bawaslu Sultra, Minggu (26/1/2019).

Para kandidat dalam beriklan di media massa akan menyampaikan visi misi kepada masyarakat. Ia katakan, masyarakat punya hak untuk mengetahui program-program para kandidat peserta pemilu. Sehingga proses pemilu bisa bejalan baik.

“Tentu masyarakat juga perlu paham terkait dengan visi dan misi dari para peserta pemilu, baik dari ide-ide mereka terkait persoalan bangsa dan negara,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa dari pesan inilah tentu masyarakat dapat menilai calon mana yang layak mereka pilih. Sehingga tercipta sebuah pemahaman yang baik oleh masyarakat.

Berdasarkan Pasal 275 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kampanye pemilu dapat dilakukan melalui pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye pemilu kepada umum, pemasangan alat peraga di tempat umum, media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet, rapat umum, debat pasangan calon tentang materi kampanye pasangan calon, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet serta rapat umum dilaksanakan pada tanggal 24 Maret hingga 13 April 2019 sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Di sisi lain juga, lanjutnya, iklan sebagai sebagai alat mediasi antara pemilih dan peserta pemilu. Ia sampaikan, fenomena iklan pada umumnya mencerminkan saling serang antara para pendukung paslon, misalnya dalam pertempumpuran pilpres di 2019 ini.

“Jadi iklan di media massa ini bukan menjadi sarana saling menjatuhkan tapi untuk melakukan tarung ide para kandidat untuk menjabarkan hal-hal yang ingin didengar oleh masyarakat. padahal hal ini menjadi penting untuk ditampilkan sehingga publik paham terhadap pembangunan yang akan mereka jalankan ketika terpilih nanti,” pungkasnya. (*SR)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.