Kompak Mendesak KPK RI Memeriksa Buku Kas Umum Sekretariat DPRD Konawe

WartaSultraID—Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Konawe diduga selewengkan dana sebanyak 10 miliar pada tahun 2017. Hal tersebut disampaikan oleh massa aksi yang tergabung dalam Konsorsium Mahasiswa Pemuda Anti Korupsi (Kompak), saat menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Konawe pada Selasa 19 Februari 2019.

Tasman salah satu orator saat menyampaikan orasinya, menilai ada dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe sebanyak 10 miliar pada tahun 2017, diataranya belanja makan minum Rujab Ketua DPRD Kabupaten Konawe sebanyak 540 juta.

Padahal, lanjutnya, Rujab tersebut tidak pernah ditempati. Selanjutnya, perjalanan dinas luar daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Konawe dengan total anggaran sebanyak 966 juta, dari setiap orang yang diberangkatkan diduga adanya penumpang gelap dengan cara menggunakan nama orang lain.

“Anehnya, yang berangkat ke luar daerah ini bukan atas nama yang bersangkutan, tapi orang lain yang ditunjuk untuk berangkat,” teriak Tasman dalam orasinya, Selasa (19/2/2019).

Tidak hanya itu, Tasman juga menilai perjalanan konsultasi pimpinan DPRD Konawe dalam hal ini belanja perjalanan dinas luar daerah yang diduga menelan anggaran 6,8 miliar, kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD Konawe dalam daerah total anggaran 1,38 miliar dan peningkatan kapasitas DPRD Konawe diduga dengan total anggaran 1,7 miliar.

“Terakhir adalah pelaksanaan fungsi pengawasan yang ikut dianggarkan juga dengan total 600 juta lebih yang semestinya tidak harus dianggarkan karena itu merupakan fungsi wajib setiap anggota DPRD. Maka dengan tegas kami sampaikan menantang instansi terkait untuk melakukan sebuah tindakan terhadap Sekretariat DPRD Kabupayen Konawe,” tegasnya.

Massa aksi yang tergabung dalam Kompak tersebut mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk memeriksa Sekretariat DPRD Konawe sebagai penanggungjawab setiap kegiatan dan meminta pimpinan DPRD Konawe untuk tidak menginterfensi persoalan hukum yang berada di Sekretariat DPRD Konawe.

“Kami mendesak KPK RI untuk segera memeriksa buku kas umum DPRD Konawe tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2018,” tutupnya. (*WS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.