Mengadu Hingga ke Istana, Nasib Kepemilikan Lahan Warga Trans UPT Arongo Ini Masih Belum Jelas

WartaSultraID—Terungkapnya perjuangan panjang Ujang Uskadiana dalam mendapatkan lahan yang seharusnya menjadi haknya dan juga sertifikat, ketika ia menghadiri konferensi pers yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Sipil Sulawesi Tenggara di Warung Kopi Kita (Kopkit) Kendari, Jum’at (8/3/2019) lalu. Dimana, usai mengikuti acara tersebut, Ujang menyampaikan ke Warta Sultra perihal masalah pelik yang ia hadapi terkait kepemilikan lahan miliknya di Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) Arongo Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Berita terkait: Warga Trans UPT Arongo Mengaku Separuh Lahannya Dikuasai Perusahaan Sawit

Tentang Ujang Uskadiana

Ujang Uskadiana lahir di Sindang Jaya, Kecamatan Banjar Sari, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, pada 27 Maret 1955. Tahun 2004, Ujang memutuskan pindah dari kampung halaman ke Provinsi DI. Yogyakarta. Malang nasih, saat Gunung Merapi meletus pada tahun 2010, Ujang menjadi salah satu korban yang harus kehilangan harta benda yang ia punya.

Karena itulah, Ujang memutuskan untuk merantau ke Sulawesi Tenggara (Sultra) melalui program transmigrasi di lokasi Arongo, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pemerintah Kabupaten Sleman, Provinsi Jawa Tengah, Nomor 595/699/2011.

Setelah memenuhi syarat, Ujang pun berangkat ke Sultra pada tanggal 23 November 2011 melalui jalur laut, tepat tanggal 28 November 2011, Ujang tiba di Sultra.

Luas Lahan dan Legalitas

Data mencatat, Surat Perjanjian Kerjasama Nomor 595/699/2011 tersebut ditanda tangani Drs. H. Imran M.Si selaku Bupati Konawe Selatan pada masa itu, yang selanjutnya dalam surat perjanjian disebut sebagai Pihak Pertama, dan Sri Purnomo selaku Bupati Sleman pada masa itu, yang dalam surat perjanjian tersebut disebut sebagai Pihak Kedua.

Pada Surat Perjanjian Kerjasama Nomor Nomor 595/699/2011 Pasal 5 diatur tentang Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pertama yang meliputi, (a) mengadakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi sesuai usulan masyarakat setempat, (b) menyediakan dan menyerahkan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas dan tidak tumpang tindih dengan kepentingan atau bermasalah serta memenuhi kriteria kelayakan pembangunan pemukiman transmigrasi baru dengan perolehan lahan seluas 2,00 (dua) Ha (hektar) tiap kepala keluarga.

Adapun rincian perolehan lahan seluas 2,00 Ha tersebut adalah, lahan pekarangan seluas 0,25 Ha, lahan usaha I seluas 0,75 Ha, dan lahan usaha II seluas 1,00 Ha.

Tetapi, menurut pengakuan Ujang, ia hanya menerima lahan seluas 1,00 Ha sedangkan lahan yang seharusnya miliknya dengan luas 1,00 Ha hingga saat ini belum jelas nasibnya. Masih menurut Ujang, lahan seluas 1,00 Ha yang seharusnya menjadi haknya tersebut telah dikuasai oleh sebuah perusahaan sawit.

Dalam Pasal 5 juga diatur tentang pemberian legalitas lahan berupa sertifikat. Secara rinci ditulis dalam Pasal 5 (g), memberikan legalitas lahan berupa sertifikat hak milik atas tanah kepada transmigran yang berhak paling lambat 4 (empat) tahun sejak penempatan.

Ujang Uskadiana saat mengadu ke Istana Presiden didampingi Sekjend KPA 

Mengadu ke Istana Presiden

Sama dengan nasib lahan seluas 1,00 Ha yang seharusnya menjadi hak Ujang, sertifikat yang dimaksud juga belum ia dapatkan hingga sekarang. Ujang selaku salah satu perwakilan Serikat Tani Konawe Selatan (STKS) telah berjuang memperoleh apa yang seharusnya menjadi haknya, mulai ke tingkat kabupaten hingga provinsi, Ujang tetap menemui jalan buntu, ia merasa “dilempar” kesana kemari tanpa kejelasan.

Bahkan ia sudah menempuh jalur hukum dengan mengadukan masalah ini ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) pada tahun 2012, tetapi tetap semuanya buntu. Hingga akhirnya ia memutuskan untuk mengadu ke Istana Negara.

Dengan didampingi Dewi selaku Sekjend KPA (Konsorsium Pembaruan Agraria) Ujang menuju ke Istana Presiden pada 5 Februari 2017. Setibanya di sana ia diterima oleh Usep Setiawan selaku Deputi Planologi. Berharap mendapatkan jawaban yang membuat Ujang lega, menurut Ujang, Usep Setiawan hanya memberikan dorongan semangat agar Ujang terus memperjuangkan keadilan. Dan lagi-lagi, perjuangan Ujang pun kembali buntu.

Pertemuan Reforma Agraria Internasional

Semangat Ujang dalam memperjuangkan lahan berikut sertifikat yang seharusnya menjadi haknya tidak pernah surut satu langkah pun. Ujang terus berjuang. Bahkan ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah penyelenggara Global Land Forum (GLF) 2018 yang diselenggarakan International Land Coalition (ILC) dan organisasi masyarakat sipil di Bandung, Jawa Barat, pada 22-27 September 2018, Ujang turut hadir. Melalui forum internasional yang membahas tentang reforma agraria tersebut, Ujang menyuarakan masalah yang tengah ia hadapi.

Hingga diterbitkannya Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, nasib lahan dan sertifikat Ujang Uskadiana belum juga menemukan titik terang.

Bahkan di tengah gencar-gencarnya Pemerintah Republik Indonesia menggalakkan program pembagian sertifikat tanah bagi warga, nama Ujang Uskadiana belum pernah masuk dalam daftar sebagai salah satu penerima meski ia telah berjuang dari ujung ke ujung selama tujuh tahun. (*WS)