Nasabah Pinjol Tidak Perlu Membayar Hutang Jika Data Sudah Disebar

Sebagaimana tertulis dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, menimbang bahwa teknologi informasi telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan yang dapat mendorong tumbuhnya alternatif pembiayaan bagi masyarakat. Jadi, aplikasi pinjaman online yang kemudian lebih dikenal dengan pinjol merupakan alternatif pembiayaan, selain bank, koperasi, dan pegadaian.

Sertifikat tanah atau lahan, perhiasan, surat kendaraan, kendaraan roda dua atau tiga, dan barang elektronik, biasa digunakan calon nasabah sebagai barang jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank, koperasi, atau pegadaian. Sedangkan pengajuan pinjaman seolah hanya menjaminkan KTP, KK, NPWP, BPJS, Slip gaji, kartu pekerja, dan surat-surat lainnya. Padahal sesungguhnya, calon nasabah saat mengajukan pinjaman ke pinjol, mereka sedang menjaminkan harga diri sebab resiko terbesar yang harus diterima nasabah pinjol adalah penyebaran data yang dilakukan pinjol dengan cara semena-mena, sarat fitnah, dan tak beradab,

Baca juga: Tahapan Penagihan Pinjaman Online

Tidak hanya proses penagihan yang memiliki tahapan, penyebaran data pun demikian. Berikut beberapa kategori dan atau tahapan penyebaran data yang dilakukan oleh pinjol.

Penyebaran Data Melalui Telepon

Semua aplikasi pinjol menerapkan cara atau syarat yang sama saat calon nasabah mengajukan pinjaman, yaitu menyertakan nomor kontak darurat. Kegunaan dari kontak darurat tersebut adalah untuk dihubungi pihak pinjol apabila nasabah sulit dihubungi baik melalui telepon maupun whatsapp.

Sebagaimana eksperimen dan analisa penulis sejak Februari 2019, semua pinjol, baik legal maupun ilegal, sudah menghubungi daftar kontak darurat ketika pinjaman nasabah belum dilunasi di saat sudah jatuh tempo, baik nasabah bisa dihubungi maupun tidak, pihak pinjol tetap menghubungi kontak darurat, dengan alasan minta tolong agar disampaikan kepada si nasabah bahwa pinjamannya sudah jatuh tempo.

Apabila sudah lewat masa jatuh tempo, pihak pinjol menghubungi orang-orang yang ada dalam daftar nomor telepon (kontak) nasabah. Masih sama, pihak pinjol melakukannya dengan dalih minta tolong untuk disampaikan ke si nasabah agar pinjamannya segera dilunasi, tetapi tidak sedikit yang menekan dan bahkan memaksa agar pihak yang dihubungi bekerjasama membayarkan hutang si nasabah.

Penyebaran Data melalui SMS

Setelah pihak pinjol menghubungi nasabah dan kontak darurat yang diserahka serta beberapa kontak telepon yang ada dalam daftar nomor telepon yang ada di ponsel nasabah, maka pinjol akan melakukan penyebaran data tahap berikutnya yaitu melalui sms. Isi sms kurang lebihnya seperti ini;
“Mohon disampaikan kepada nasabah nomor telpon sekian, bernama A, bekerja di perusahaan B, agar segera melakukan pelunasan hutangnya di perusahaan kami sebesar X. Apabila nasabah tidak segera melunasi maka kami akan proses lebih lanjut”

Penyebaran Data Melalui Whatsapp

Ini kategori paling mengerikan karena penyebaran data dilengkapi dengan foto dan KTP nasabah. Penyebaran melalui whatsapp ada dua kategori, penyebaran melalui pesan pribadi dan group yang dibuat oleh pihak pinjol.

Penyebaran data kategori ini sungguh brutal karena pihak pinjol akan memberikan keterangan yang sangat kejam. Sebagai contoh, tolong disampaikan kepada buronan atau DPO (daftar pencarian orang) sebagai berikut karena telah membawa lari uang perusahaan kami sebesar sekian rupiah. Sedangkan untuk di group, pihak pinjol akan meminta kepada orang-orang yang dimasukkan dalam group agar patungan untuk melunasi pinjaman si nasabah.

Data Disebar Sama dengan Hutang Lunas

Dampak dari penyebaran data tersebut tentu nasabah menjadi malu karena masalah pribadi yang harusnya bisa disembunyikan dari orang-orang sekitarnya justru menjadi aib yang dibuka lebar-lebar. Belum usai menghadapi tekanan dari pinjol, nasabah harus menghadapi cibiran dari orang sekitar bahkan tidak jarang akhirnya di-bully karena orang-orang yang ada dalam kontaknya merasa terganggu dengan masalah si nasabah tersebut.

Pihak pinjol, seringkali menyampaikan kepada orang-orang yang ada dalam kontak nasabah bahwa nomor mereka dicantumkan oleh nasabah sebagai kontak darurat saat mengajukan pinjaman. Padahal hal tersebut tidak benar, pihak pinjol memang mampu menyalin daftar kontak di ponsel nasabah.

Satu hal penting yang harus diketahui oleh nasabah bahwa jika pihak pinjol sudah melakukan penyebaran data maka itu sama dengan hutang telah lunas, karena daftar kontak merupakan salah satu jaminan yang diberikan nasabah kepada pijak pinjol. Ketika jaminan tersebut sudah mereka rusak, maka hutang telah lunas. Jadi nasabah tidak perlu lagi membayar.

Hal ini perlu diketahui oleh nasabah pinjol, karena sudah dihina dengan kata-kata, sudah dilecehkan dengan lisan dan tulisan, sudah pula dipermalukan dengan penyebaran data, tetapi tidak sedikit nasabah yang masih berupaya melunasi pinjamn baik pinjaman pokok saja maupun berikut bunga. Sunguh itu langkah yang sia-sia. 

Sebagaimana penulis sampaikan di awal tulisan bahwa sertifikat tanah atau lahan, perhiasan, surat kendaraan, kendaraan roda dua atau tiga, dan barang elektronik, biasa digunakan calon nasabah sebagai barang jaminan untuk mengajukan pinjaman ke bank, koperasi, atau pegadaian. Sedangkan pengajuan pinjaman ke pinjol menjaminkan harga diri. Maka ketika harga diri sudah hangus dengan cara penyebaran data tersebut, maka tuntaslah urusan pinjam meminjam.

Sejauh ini, berdasarkan eksperimen dan analisa penulis sejak Februari 2019 hingga 20 Agustus 2019, penyebaran data nasabah secara brutal hanya dilakukan oleh pinjol ilegal. (*WS)