Pemda Koltim Diduga Benturkan Warganya di Rawa Tinondo

WartaSultraID—Ratusan masyarakat dari Kecamatan Tinondo dan Mowewe kembali lakukan aksi demonstrasi di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Timur (Koltim)  Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sekitar pukul 13:00 WITA, Selasa (9/4/2019).

Aksi ratusan masyarakat ini terkait ketidak jelasan, PT. Sari Asri Rezeki Indonesia (PT. SARI) yang menempati lahan Rawa Tinondo untuk membayar sejumlah ganti rugi pengerusakan ratusan rumpun sagu milik masyarakat di dua kecamatan yang berada di sejumlah wilayah Rawa Tinondo. 

Koordinator Aksi, Djabir Teto Lahukuwi, menyesalkan sikap pemerintah daerah yang seakan tidak tegas menyikapi tuntutan masyarakat Tinondo dan Mowewe terkait ganti rugi ratusan rumpun sagu yang dirusak oleh perusahaan untuk keperluan pertanian sawit. 

Bahkan Djabir menduga, jika pemerintah Daerah Koltim merencanakan untuk membenturkan dua kelompok warga yakni warga pemilik lahan dengan warga pemilik rumpun sagu untuk saling adu kekuatan.

“Seakan-akan kita mau dibenturkan sesama pribumi antara yang menjual tanah dengan yang menuntut pohon sagu. Ini adalah sken (skenario, red) pemerintah Daerah Kolaka Timur dengan perusahaan,” kata Djabir Teto Lahukuwi kepada Warta Sultra saat ditemui usai unjuk rasa.

Dugaan lain, kata Djabir Teto Lahukuwi, muncul saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Kantor DPRD beberapa waktu lalu. Ia memaparkan, saat itu Kepala Kesbangpol Koltim, Saibo meminta untuk masalah pengrusakan rumpun sagu di Rawa Tinondo diselesaikan melalui jalur hukum.

Yang artinya, lanjutnya, Pemerintah Daerah Koltim tidak serius mendukung apa yang menjadi tuntutan masyarakat Tinondo dan Mowewe saat ini yang menginginkan rumpun sagu tersebut diganti rugi atau diselesaikan melalui jalur kekeluargaan.

Sehingga tercipta solusi positif antara warga ahli waris, pemerintah daerah dan perusahaan. Dan pernyataan Kesbangpol tersebut kembali diutarakan perwakilan perusahaan PT. SARI di Kantor Bupati Koltim saat pertememuan berlangsung. 

“Mana mungkin perusahaan berbicara seperti itu, karena pada awalnya di sini (DPRD, red) waktu RDP dulu, Kepala Kesbangpol, Saibo mengatakan yang seperti itu bahwa silahkan kita proses hukum. Sama persis kata-katanya yang terjadi tadi di sana (Kantor Bupati, red). Ini bukan lagi Pak Saibo yang bicara, tapi sudah perusahaan, berarti saya curiga kata-kata dari pemerintah diberikan ke perusahaan. Jadi yang saya lihat sekarang ini setingan Pemerintah Daerah Kolaka Timur,” terang Djabir Teto Lahukuwi.

Terkait aksi di DPRD, sambung Djabir Teto Lahukuwi, dewan diminta untuk membentuk satu panitia khusus untuk melakukan pengecekan di wilayah Rawa Tinondo.

“Kita minta dewan membuat pansus untuk menelusuri semua kelengkapan perusahaan PT. SARI di Rawa Tinondo,” pungkasnya. (*WS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.