Pemda Koltim Upayakan Masalah Rumpun Sagu di Rawa Tinondo Segera Diselesaikan

WartaSultraID—Polemik Rawa Tinondo terkait ganti rugi rumpun sagu oleh ahli waris yang dialamatkan ke PT. Sari Asri Rezeki Indonesia (PT. SARI) masih belum menemukan titik terang antara kedua belah pihak.

Sebelumnya, pada Selasa (9/4/2019), ratusan masyarakat Kecamatan Tinondo dan Mowewe menggelar aksi kelima di kantor daerah Kolaka timur (Koltim) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) . Aksi tersebut menuntut agar masalah rumpun sagu yang dirusak PT. SARI agar segera menyelesaikan pembayaran ganti rugi.

Saat menyampaikan orasinya, Djabir selaku Koordinator Lapangan menyampaikan dugaan bahwa pemerintah daerah Koltim dan perusahaan perkebunan sawit sepakat menunda penyelesaian pembayaran masalah ganti rugi rumpun sagu.

Djabir juga menuding Pemda Koltim akan membuat skenario untuk membenturkan warganya di Rawa Tinondo, antara pewaris rumpun sagu dan pemilik tanah di Rawa Tinondo yang telah dijual ke perusahaan adu kekuatan.

Terkait statmen orasi yang dilontarkan Djabir tersebut, Pemda Koltim melalui Sekretaris Daerah (Sekda), Ir. Eko Santoso Budiarto Sauala menepis tudingan tersebut.

Kata Eko Santoso, tidak ada niat Pemda Koltim menginginkan kelompok warganya adu kekuatan. Bahkan, hingga kini pemerintah masih terus mencari solusi agar persoalan tersebut segera diselesaikan.

“Saya pikir pemerintah daerah tidak mungkin melakukan propaganda tersebut karena pada dasarnya tugas kita adalah ingin memakmurkan dan mensejahterahkan masyarakat di daerah Koltim. Tdak ada dipikiran kami untuk membiarkan permasalahan ini berlarut-larut,” ujar Setda Koltim kepada Warta Sultra, Sabtu (13/4/2019).

Justru pemerintah daerah, lanjutnya, ingin segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Rawa Tinondo agar segera mungkin terselesaikan. Agar pihak perusahaan dengan kondusif melakukan usahannya dan masyarakat yang bekerja bisa bekerja dan mendapatkan upah atau hasil dari pekerjaan yang mereka lakukan di PT. SARI.

Ia menjelaskan bahwa bukti Pemda Koltim menginginkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Tinondo dan Mowewe yakni dengan memastikan masyarakat sekitar perusahaan mengambil bagian dari adanya perusahaan terkait diberdayakannya masyarakat sekitar, bukan dengan mengadu domba dua kelompok yang dialamatkan kepada Pemda.

“Dari data yang kita peroleh bahwa para pekerja yang direkrut bekerja di PT. SARI itu berasal dari masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan. Jadi dari segi hadirnya perusahaan, tidak menjadi masalah namun sebaliknya bisa menjadi lahan penghidupan bagi masyarakat di sekitar perusahaan tersebut,” terangnya.

Eko Santoso Budiarto Sauala mengungkapkan, hingga kini pemerintah akan terus memperjuangkan hak ahli waris di Rawa Tinondo. Maka dari itu, solusi selulu ditawarkan, demikian dengan pihak perusahaan, namun jika pada akhirnya segala solusi yang sudah ditawarkan kepada dua bela pihak tidak mendapat respon, maka masalah tersebut perlu diselesaikan melalui jalur hukum saja. Demikian dengan tudingan masa aksi yang menyampaikan status lahan ilegal.

“Lebih baik dilaporkan kepada kepolisisan saja, nanti mereka yang melakukan penyidikan dan mengumpulkan bukti kepemilikan dan penguasaan lahan. Jadi semua bisa jelas, kalau saling tuduh menuduhkan pasti kacau juga jadinya,” pungkasnya. (*WS)