Pemda Konsel Gelar Pelatihan Perencanaan Responsif Gender

Pemerintah Daerah (Pemda) Konawe Selatan (Konsel) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar pelatihan perencanaan pembangunan responsif gender (PPRG) yang diikuti oleh para perencana OPD (organisasi perangkat daerah) lingkup Pemda Konsel yang dilaksanakan di Hotel Srikandi Kendari pada Kamis 7 Februari 2019.

Pelatihan ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Konsel, Ir. Drs. H. Sjarif Sajang, M.Si didampingi Kadis P3A, Dra. Yuliana, MM, Kabid Pemenuhan Hak Anak (PHA), Hj. Ariyati Sjarif, SKM, Kabid Kualitas Hidup Perempuan, Keluarga, Data dan Informasi, Hamid, SKM.,M.Si, Kabid Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak, Nurlelasang, S.Sos.M.Si, serta Kasie Kesehatan Dasar Bid. PHA, Erni verdiyanti, S.Si.

Bertindak sebagai pemateri pelatihan yakni Widyaiswara BPSDM Provinsi Sultra, Drs. Sahabuddin, dan Kasubag Perencanaan dan Program Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APP dan KB) Sultra, Febrianti Dewi Ratna, dengan metode pengajaran yakni ceramah dan tanya jawab serta praktek menyusun gender budget statement (GBS) atau alat untuk mengetahui suatu kegiatan dengan menggunakan analisis gender untuk mengurangi kesenjangan gender.

“Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan salah satu arus utama yang harus dilaksanakan dalam pembangunan, di samping pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan dan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Sekda Konsel melalui pers rilis yang diterima Warta Sultra, Kamis (7/2/2019).

Ia mengatakan, untuk lebih mengoperasionalkan strategi PUG tersebut telah dikeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94 Tahun 2013 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan, Pengesahan, dan Pelaksanaan DIPA di tingkat pusat yang juga menjadi dasar dalam menyusun PPRG di daerah.

“Jadi, PPRG ini merupakan strategi nasional percepatan PUG yang telah dikukuhkan melalui surat edaran bersama (SEB) antara empat menteri, diantaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menkeu, Mendagri, dan Menteri P3A, melalui perencanaan dan penganggaran yang responsif gender,” sambungnya.

Untuk di daerah, lanjut Sjarif Sajang, pelaksanaan PPRG diamanatkan dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Tahapan Perencanaan, Pelaksanaan, Penganggaran hingga monitoring dan evaluasi yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 59 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan dan tentang Pengeloaan Keuangan Daerah.

“Atas dasar tersebut hari ini kita lakukan inisiasi PPRG yang wujudnya adalah tersusunnya anggaran responsif gender (ARG) bagi program-program atau kegiatan di beberapa OPD demi pengarusutamaan gender di Konsel,” jelasnya.

Sementara itu, Kadis P3A, Yuliana dalam kesempatan tersebut menjelaskan bahwa kegiatan ini dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) gender yang memiliki kompetensi optimal, sehubungan makin meluasnya cakupan perkembangan pelaksanaan PPRG

“Dengan tujuan, untuk menyiapkan tenaga terlatih dalam menyusun PPRG sesuai dengan ketentuan dan prioritas pembangunan, khususnya di lingkungan pemda dengan memberikan pendampingan atau fasilitasi bagi OPD yang membutuhkan,” tuturnya. (*WS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.