Pemindahan Ibukota ke Kaltim karena Beban Pulau Jawa Semakin Berat

Ir. Joko Widodo (Jokowi) selaku Presiden Republik Indonesia ke-7 secara resmi mengumumkan pemindahan ibukota negara dari provinsi DKI. Jakarta ke Kalimantan Timur (Kaltim) pada Senin (26/8/2019).

Presiden menyatakan, pemindahan ibukota sudah digagas sejak lama bahkan sejak era Presiden RI pertama, Ir Soekarno. Sebagai bangsa besar yang sudah 74 tahun merdeka, Indonesia belum pernah menentukan dan merancang sendiri ibukotanya.

“Banyak pertanyaan mengapa harus pindah, beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat perdagangan, dan jasa. Dan juga airport, bandara udara dan pelabuhan laut terbesar di Indonesia,” jelas Presiden di Istana Negara, Jakarta.

Berita terkait: Berikut Pertimbangan Memilih Kalimantan Timur sebagai Ibukota Baru

Lebih lanjut Presiden menjelaskan, beban Pulau Jawa yang semakin berat dengan jumlah penduduk 150 juta atau 54 persen dari total penduduk Indonesia. Selain itu, 58 PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Dan Pulau Jawa sebagai sumber ketahanan pangan, beban ini semakin berat jika ibukota pemerintahan tetap di Pulau Jawa.

Terkait pendanaan pemindahan ibukota ke Kaltim, Presiden menyampaikan, total kebutuhan untuk ibukota baru adalah kurang lebih 466 triliun.

“Nantinya, 19 persen dari APBN, itu pun terutama dari skema kerjasama pengolahan aset di ibukota baru dan DKI Jakarta. Sisanya dari KPBU, kerjasama pemerintah dan badan usaha, serta investasi langsung swasta dan BUMN,” lanjut Presiden.

Presiden menambahkan, pemindahan ibukota dilakukan sekarang karena tidak bisa terus menerus membiarkan beban Jakarta dan beban Pulau Jawa yang semakin berat dalam hal kepadatan penduduk, kemacetan lalu lintas yang sudah terlanjur parah, polusi udara, dan air yang harus segera ditangani.

“Dan ini bukan kesalahan Pemprov DKI Jakarta, bukan, tapi terlebih karena besarnya beban yang diberikan perekonomian Indonesia kepada Pulau Jawa dan Jakarta. Kesenjangan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa yang terus meningkat meskipun sejak 2001 ada otonomi daerah,” tegas Presiden Jokowi.

Lebih lanjut Presiden menyampaikan, pembangunan ibukota baru ini bukan satu-satunya upaya pemerintah dalam mengurangi kesenjangan Pulau Jawa dan luar Jawa, karena selain itu pemerintah juga akan membangun industrialisasi di luar Jawa berbasis hilirisasi sumber daya alam. Dan Jakarta akan tetap menjadi prioritas pembangunan dan terus dikembangkan jadi kota bisnis, kota keuangan, pusat perdagangan, dan pusat jasa berskala regional dan global(*WS)