Pernyataan Firli Bahuri Saat Uji Kepatutan dan Kelayakan Capim KPK

Setelah melalui tujuh tahapan seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2024 dan mendapatkan 56 suara dari anggota Komisi III DPR RI, kemudian, anggota Komisi III DPR lewat proses musyawarah menyepakati Irjen. Pol. Drs. Firli Bahuri, M.Si menjadi Ketua KPK.

Empat capim terpilih KPK lainnya adalah sang petahana Alexander Marwata memperoleh 53 suara, Nurul Ghufron memperoleh 51 suara, Nawawi Pomolango mendapat 50 suara, dan Lili Pintauli Siregar mendapat 44 suara.

Untuk dketahui dan dicatat, berikut adalah pernyataan Firli Bahuri saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan calon pimpinan KPK RI, Kamis (12/9/2019) pukul 19.30 WIB di Ruang Rapat Komisi III, Kompleks DPR/MPR, Senayan, Jakarta.

Dalam kesempatan tersebut Firli memaparkan makalah yang diberi judul Optimalisasi Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi guna Mewujudkan Kepemerintahan yang Baik dalam Rangka Ketahanan Nasional. Ia menambahkan, judul makalah tersebut merupakan pengembangan dari makalahnya yang ia buat pada 8 September 2019 lalu.

“Kenapa kita berpikir opimalisasi pemberantaasan tindak pidana korupsi, tentu kita berfikir dan sepakat semua bahwa NKRI didirikan oleh para pendiri bangsa dengan satu tujuan sebagaimana yang diamanatkan dalam aline ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 yang disebutkan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,” tegas mantan Kapolres Lampung Timur tersebut.

Disampaikan Firli, tujuan tersebut tentu dijabarkan dalam rencana pembangunan jangka menengah dan panjang nasional oleh Presiden terpilih Ir Joko Widodo dan Wapres terpilih Prof Ma’ruf Amin. Ada lima hal yang akan dikerjakan dalam 2019 -2024 . Antara lain, melanjutkan pembangunan infrasruktur, pembangunan sumber daya manusia (SDM), melakukan reformasi program birokrasi, mengundang investasi seluas-luasnya, dan memastikan bahwa seluruh anggaran tepat guna dan tepat sasaran di dalam rencana anggaran pembangunan nasional.

Terkait dengan itu, Firli Bahuri menjelaskan dimana peran KPK. Disampaikan, KPK berperan memastikan bahwa seluruh program pemerintah itu bisa berlanjut dan bisa terlaksana.

“Karena sesungguhnya ada tiga hal yang mempengaruhi maju mundurnya suatu bangsa. Pertama, situasi politik yang kondusif, adanya kepastian hukum, pertumbuhan ekonomi dan usaha yang terus meningkat,” jelas mantan Wakapolres Metro Jakarta Pusat.

Selanjutnya, dari judul makalah tersebut tentu bisa melihat bagaimana pelaksanaan pemberantasan korupsi sebelumnya dan sekarang. Firli menjelaskan, bahwa ia pernah melaksanakan kegiatan di KPK bersama insan-insan di KPK untuk memberantas korupsi. Dijabarkan, tahun 2018 tercatat 30 kali melakukan OTT, dua kali lipat dari 2017 dan 2016 dengan tersangka sebanyak 122 orang dan 22 diantaranya adalah kepala daerah, 8 diantaranya adalah anggota DPR dan DPRD.

“Tentu angka ini bukan suatu angka prestasi yang menggembirakan tapi justru sebaliknya bagi saya pribadi ini adalah angka yang sangat memprihatinkan dan menyedihkan. Karena ada sesuatu hal yang belum kita lakukan, yaitu, bagaimana pelaksanaan dengan koordinasi, bagaimana supervisi, bagaimana upaya pencegahan, dan bagaimana juga dengan monitoring terhadap pelaksanaan program-program pemerintah,” tutur mantan Kapolda Nusa Tenggara Barat.

Firli menyampaikan, hal tersebut yang melatarbelakangi tulisannya sehingga ia mengatakan perlu adanya tindakan optimalisasi pencegahan dan pemberantasan korupsi guna mewujudkan kepemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.

“Lalu, dari judul tersebut tentu kita berpikir, kenapa kok korupsi masih ada? saya baca ada tiga teori yang saya pakai, mungkin banyak teori lain tapi saya lebih suka dengan menggunakan Gone Theory, yaitu korupsi karena Greed (keserakahan), Oportunity (kesempatan), Need (kebutuhan), dan Expose (rendahnya hukuman),” lanjut Firli.

Selanjutnya, teori yang dikenal dengan istilah kebijakan sosial, seluruh aparatur pemerintah dalam melaksanakan kebijakannya tentu akan membawa rakyat adil sejahtera secara merata tapi terkadang setelah menjadi pimpinan kepala daerah ada hal-hal yang terjadi, terpeleset, terkeliru, karena ada hal-hal yang mempengaruhi antara lain adalah biaya politik yang cukup tinggi, kebutuhan yang meningkat, adanya suasana yang memang mengkhendaki dan memaksa yang bersangkutan terhadap terjadinya suatu korupsi.

Selanjutnya, korupsi muncul karena adanya kekuasaan, begitu kekuasaan mutlak maka akan terjadilah korupsi. Dari teori tersebut maka di dalam tulisanya membuat suatu visi. Visi tersebut adalah bagaimana mewujudkan pemberantasan korupsi yang berhasil guna, berdaya guna,
berjalan profesionel, akuntabel, kepastian hukum, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Supervisi terkait dengan pemberantasan korupsi.

“Kenapa saya sampaikan visi seperti ini karena ini tidak lepas daripada tujuan terbentuknya KPK di dalam Pasal 4 UU nomor 30 tahun 2002 dikatakan KPK dibentuk untuk meningkatkan dan menghasilkan daya guna hasil guna dalam rangka pemberantasan korupsi. Itulah sejatinya KPK berdiri. Pasal 4 dijabarkan di dalam Pasal 6. Pasal 6 a disebutkan melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi,” tutur Deputi Penindakan KPK.

Visi tersebut diuraikan menjadi empat misi. Yang pertama, membangun SDM KPK yang profesional dan unggul, ini sejalan dengan pidato politik Presiden Jokowi yaitu membangun sumber daya manusia. Selanjutnya, membangun sistem mitigasi untuk mengurangi resiko korupsi.

“Ini kami angkat menjadikan misi kami karena kami belajar dari pengalaman yang ada, ada sesuatu hal yang perlu ditingkatkan yaitu mitigasi, upaya untuk mengurangi resiko terjadinya korupsi, upaya untuk mengurangi resiko terjadinya penyelewengan penyalahgunaan anggaran, upaya untuk mencegah supaya orang tidak terlibat dalam.korupsi, upaya untuk melakukan betul-betul program pemerintah betul-betul bisa terjabarkan, terlaksana, dan terimplementasikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan semua bebas dari bahaya korupsi. Yang ketiga adalah memperkuat implementasi regulasi.

“Kita tahu pak banyak orang ditahan pak karena OTT (operasi tangkap tangan). Mohon maaf, karena OTT banyak sekali. Saya sedih melihatnya. Berarti ada sesuatu yang harus kita kerjakan yaitu bagaimana kita bisa mengembalikan kerugian negara berupa penyitaan barang-barang aset hasil kejahatan korupsi dan tentu kita gunakan dengam cara aset recovery,” lanjut mantan Dirreskrimsus Polda Jateng.

Lebih lanjut Firli menegaskan, karena sesungguhnya tujuan penegakan hukum terhadap pemberantasan korupi tidak hanya menghukum badan seseorang, tidak hanya memasukkan orang dalam penjara, tapi hal yang paling penting adalah bagaimana bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, dan kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting. Keempat, ia merasakan koordinasi supervisi dan sinergitas antara lembaga penegak hukum antara pengawas internal pemerintah belum sepenuhnya dilakukan.

Karena memang koordinasi supervisi dan monitoring itu merupakan sub bidang bukan bidang tersendiri dan tugas dan struktur organisasi dalam KPK. Dia adalah anak daripada bidang kedeputian pencegahan, bidang kedeputian penindakan yang seharusnya bidang koordinasi, bidang supervisi, bidang monitoring atas perkembangan program pemerintah itu merupakan bidang tersendiri karena itu merupakantugas pokok KPK.

“Karena tidak mungkin kita bisa mengatakan bahwa itu tugas pokok kalau organisasinya tidak disesuaikan dengan tugas pokok,” tegas Firli.

Firli menyampaikan, dari misi tersebut dijabarkan menjadi 13 program yang akan dilakukan. Program berlanjut, terdiri dari empat program, yaitu pertama, program pembangunan sumber daya manusia KPK yang profesional dan unggul, program tersebut tidak bisa selesai dalam satu tahun, bisa saja tahun 2023 pun belum selesai. Kedua, program penggunaan sistem mitigasi, inipun tidak bisa selesai dalam 1, 2 maupun 4 tahun yang akan datang. Ketiga, program penguatan implementasi regulasi terkait dengan aset recovery. Keempat, meningkatkan kerjasama antar lembaga baik koordinasi supervisi.

Selanjutnya, program yang harus kita selesaikan segera, yaitu, pertama, penguatan soliditas kelembagaan. Firli menyampaikan, ibaratkan kapal yang berjalan menempuh lautan luas, samudera yang luas. Kalau ingin selamat semua awak kapal itu harus satu tujuan tidak boleh ada yang keluar dari tujuan apalagi kalau terjadi kegaduhan. Berikutnya, peningkatan koordinasi supervisi dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Selanjutnya, pemenuhan sarana dan prasarana.

“Kami paham memang masih ada hal-hal yang perlu kita tambah baik itu sumber daya manusia, fasilitas, dan lain-lain karena sesungguhnya penegakan hukum itu bisa tercapai apabila, satu, hukum itu sendiri, Dua, para penegak hukum, Tiga, sarana dan fasilitas. Keempat, budaya hukum masyarakat,” lanjut Firli

Lebih lanjut Firli menyampaikan terkait pembentukan KPK perwakilan. Menurutnyu hal ini perlu ia sampaikan karena luas wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke 17,400 pulau lebih, 34 provinsi, bahkan 561 kabupaten, tidak mungkin kita bisa melakukan pencegahan tanpa adanya program-program pencegahan di wilayah provinsi maupun kota/kabupaten namun demikian bisa saja kita meningkatkan kerjasama dengan BPKP, BPK, kementerian, dan aparat penegah hukum di wilayah.

“Program berikutnya adalah program-program terobosoan kreatif, ini kami kemukakan di situ KPK kan lembaga negara, lembaga negara kok bertanggung jawab pada publik. Kalau dia bicara tentang lembaga negara maka dia harus selalu dengar kepala negara,” lanjut Firli.

Ini yang disebut dengan penataan penguatan KPK dalam.sistem tata negara dan disebutkan dalam Pasal 21 ayat 5 pimpinan KPK adalah pejabat negara maka kalau berbicara tentang pejabat negara maka bisa melakukan koordinasi, supervisi, monitoring, bekerjasama melakukan mitigasi kepada seluruh kementerian dan lembaga.

“Tidak terkurung dalam satu rumah yang tertutup yang tidak pernah kita lihat dari luar. Orang lain yang tahu apakah genteng kita pecah apakah bumbungan kita miring yang tahu adalah orang luar bukan kita untuk itu kita membuka diri kepada seluruh elemen masyarakat untuk sama-sama membangun KPK,” tutur lelaki kelahiran Muara Jaya, 8 November 1963 tersebut.

Yang berikutnya, dalam Pasal 23 ayat 1 butir 3 disebutkan adalah bagaimana KPK bisa menentukan kriteria penanganan perkara, inipun akan jadikan sebagai terobosan kreatif, manajemen penanganan perkara sehingga azas-azas pokok KPK di dalam Pasal 5 itu bisa terlaksana. Transparan, kepentingan umum, keadilan, proporsionalitas, kepastian hukum. Itu bisa dijalankan kalau membangun keterbukaan dan manajemen pengelolaan penanganan perkara.

Terkait penanganan korupsi, dalam menangani pemberantasan korupsi terkait dengan korupsi yang karena kebutuhan maka harus melakukan perbaikan kesejahteraan.

“Saya mohon maaf saya memang pernah jadi kepala daerah tapi saya banyak dapat cerita dari kepala daerah. Kepala daerah tiap hari itu bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian banyak sekali tumpukan proposal, itu satu. Kedua, gajinya berbeda-beda. Gaji gubernur Jakarta dengan Papua berbeda karena memang tergantung dengan kesepakatan pendapatan daerah, untuk itu supaya tidak terjadi sebagai salah satu langkah mitigasi maka tentu diperlukan suatu regulasi penyetaraan gaji maksimal untuk seluruh kepala daerah dari Aceh sampai Merauke sama tapi tentu sesuai dengan standar maksimal kebutuhan di daerah tersebut,” jelas Firli.

Selanjutnya, korupsi karena keserakahan sebagaimana tertera dalam halaman 17. Ini ditentukan dan ditangani dengan cara pemberlakuan sanksi berat sebab korupsinya karena keserakahan, kedua adalah diberlakukan pengenaan TPPU (tindak pidana pencucian uang). lalu kemudian dilakukan aset recovery. Yang keempat kalau seandainya hasil-hasil kejahatan tersebut tercipta atau digunakan dan dimanfaatkan oleh korporasi maka korporasinya pun bisa bertanggung jawab.

“Dan ini sudah kita lakukan, kami Kapolda Sumatera Selatan menyidik kasus narkoba sudah ada dua kita kenakan dengan TPPU yang pertama itu 8,4 miliar kita sita yang kedua 14,2 miliar. Itu mendatangkan pendapatan pendapatan negara. Begitu juga sebaliknya dengan korupsi kita bisa kenakan dengan TPPU seuai dengan undang-undang nomor 8 tahun 2010 di pasal 3 disebutkan apa saja yang masuk dalam TPPU dan di pasal 73 dikatakan kita dapat melakukan penyidikan TPPU setelah diketahui pidana asal,” jelas Kapolda Sumatra Selatan.

Yang berikutnya, kalau kejadian korupsi itu terjadi karena sistem maka dilakukan perbaikan sistem. Kegagalan sistem bisa ada, buruk sistem bisa ada, sistem lemah pun bisa ada. Maka perlu kita lakukan perbaikan sistem
Yang berikutnya adalah, dalam rangka melakukan pencegahan mitigasi terhadap tindak pidana korupsi akan dibangun generasi yang berkarakter anti korupsi.

“Kita akan kerjasama dengan seluruh calon anggota drwan, parpol, bagaimana kita membangun politik berintegritas. Tidak haram bagi KPK kalau menurut saya prubadi untuk bekerjasama dengan seluruh kementerian lembaga termasuk dewan,” lanjut Firli.

Selanjutnya, tentu KPK akan fokus kepada pelaksanaan good goverment dan clean goverment. Sebagai penutup, Firli menyinggung terkait pentingnya melakukan perubahan. Pertama, kalau kita mau meningkat maka kita garus berubah. Kedua, kalau kita ingin sempurna maka kita harus sering melakukan perubahan. Keriga, kalau ingin lebih sempurna maka harus lebih sering melakukan perubahan.

“Jadi kami bukan anti perubahan,” pungkas Firli Bahuri. (*WS)

Sumber berita: TV Parlemen