PT. SARI Tantang Ahli Waris Rumpun Sagu ke Jalur Hukum

WartaSultraID—Polemik rawa tinondo terkait ganti rugi rumpun sagu oleh kelompok ahli waris yang dialamatkan ke PT. Sari Asri Rezeki Indonesia (PT. SARI) masih belum menemukan solusi antara kedua belah pihak.

Perusahaan bersikukuh, tidak akan serta merta menuruti regulasi yang dikeluarkan Pemerintah Daerah (Pemda) Kolaka Timur (Koltim) Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) terkait besar biaya ganti rugi rumpun sagu ke kelompok ahli waris dan tetap akan menjalankan Standar Operasional (SOP) perusahaan.

Hal ini diutarakan Hotman Richwelmen Saragih selaku Manager Legal PT. SARI. Ia katakan, perusahaan tidak akan membayar sejumlah tuntutan ganti rugi di lahan yang telah diselesaikan ganti ruginya.

Kata Manager PT. SARI ini, jika ahli waris bersikeras menuntut ganti rugi rumpun sagu di Rawa Tinondo, maka perusahaan meminta bukti dari ahli waris penuntut terkait tuduhan perusahaan melakukan pengerusakan dan pembakaran rumpun sagu milik ahli waris yang melakukan tuntutan ganti rugi.

“Yang jelas kami sudah melakukan SOP kami dalam menyelesaikan sengketa lahan. Kalau ada pengklaim tidak menerima yah itu kami pertemukan dengan pihak penerima ganti rugi tanaman. Kalau tidak ada titik temunya yah wajar, kita negara hukum, kita sarankan menempuh upaya hukum agar ada kepastian hukum dalam perkara ini,” jelas Hotman Richwelmen Saragih saat menggelar konferensi pers di RM Nusantara, Kamis (14/4/2019).

Karena sepengetahuan perusahaan, lanjutnya, rumpun sagu yang dirusak merupakan lahan dan tanaman yang sudah diselesaikan pembayaran oleh perusahaan ke pemilik lahan dan pewaris rumpun sagu. Jadi, jika rumpun sagu yang sudah diselesaikan lalu akan dipermasalahkan kembali, maka perusahaan dengan tegas tidak akan memenuhi tuntutan tersebut.

“Kalau tanaman sagu mereka tuntut, kami ingin menjelaskan, semisalnya kalau kami membeli lahan mereka berikut tanaman yang ada di atasnya. Kan tidak mungkin saya yang membeli terus orang lain menuntut, kan itu yang terjadi sekarang. Jadi kami sudah melakukan ganti rugi tanaman tumbuh kepada yang sudah menerima, lalu mereka menuntut di lahan itu juga, maka kami tidak akan melakukan pembayaran dua kali atas lahan yang kami sudah bayar,” tegas Hotman.

Jika kelompok ahli waris ini tetap menuntut pembayaran ganti rugi tanpa ada bukti, maka perusahaan siap melawan melalui jalur hukum.

Kalau tidak puas silahkan melakukan upaya hukum untuk mendapatkan kepastian hukum tentunya, itu saja,” sambungnya.

Ia merasa aneh dengan sikap ahli waris yang dianggap tidak konsisten dengan tuntutannya. Awalnya menuntut rumpun sagu, namun sekarang berkembang dengan mempermasalahkan legalitas perusahaan PT. SARI yang mengatakan tidak mempunyai Hak Guna Usaha (HGU).

“Kami punya HGU dan telah ada semenjak 2018 diterbitkan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional, red) Sultra,” tutupnya. (*WS)