Wakil Ketua KPK Sebut Banyak Penyalahgunaan Izin Pertambangan di Sultra

WartaSultraID—Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), La Ode Muhammad Syarif, SH mengatakan bahwa di Sulawesi Tenggara (Sultra) banyak penyalahgunaan izin penambangan dan perkebunan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Menurutnya, kebebasan penggunaan Izin Usaha Tambang (IUP) yang tidak sesuai tupoksinya dapat merugikan masyarakat sekitar. Hal tersebut ia katakan saat membawakan materi kuliah umum di Hotel Zahra yang diadakan oleh Universitas Sulawesi Tenggara (UNSULTRA).

“Hal ini biasanya terjadi pada beberapa tahapan yaitu mulai dari perencanaan, pemanfaatan hingga pada tahap pengawasannya. Namun pada tahapan tersebut banyak terjadi kasus-kasus suap yang dilakukan oleh pemilik perusahaan untuk mengintervensi kebijakan pemerintah setempat,” jelas Lo Ode Syarif dalam materinya, Senin (23/6/2019).

Pakar Hukum Lingkungan ini menjelaskan, hingga saat ini banyak perusahaan tambang di Sultra yang dinilai tidak memperhatikan keadaan lingkungan sekitar yang dapat menimbulkan ancaman bencana bagi masyarakat.

“Dalam kegiatan penambangan tersebut sebagian besar masyarakat sekitar tidak dapat menikmati hasil kekayaan sumber daya alamnya sendiri, melainkan lebih banyak dinikmati oleh pemilik perusahaan saja serta sejumlah kelompok kalangan elit yang ikut terlibat dalam penambangan tersebut,” pungkasnya. (*WS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.