Bawaslu Konawe akan Gelar Rapat Pleno Terkait Dugaan Pelanggaran oleh Nirna Lachmuddin

Badan Pegawasan Pemilu (Bawaslu) Konawe menduga kegiatan pengobatan gratis di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe yang dilakukan salah satu calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Nirna Lachmuddin, S.Pd dari partai PDI-Perjuangan sebagai pelanggaran.

Pengobatan gratis yang dilakukan Nirna Lachmuddin diselenggarakan pada hari Rabu 6 Februari 2019. Hal tersebut disampaikan oleh Koordinator Divisi Hukum, Penindakan, dan Penanganan Pelanggaran Bawaslu Konawe, Indra Eka Putra.

Indra mengatakan bahwa hingga saat ini Bawaslu Konawe masih menunggu laporan hasil pengawasan dari Panitia Pengawas (Panwas) Kecamatan Uepai sebagai penemu informasi dan bukti-bukti lain.

Indra menambahkan, berdasarkan informasi awal yang disampaikan oleh Panwascam Uepai, serta informasi lain yang diperoleh dari media online, Bawaslu Konawe menduga ada pelanggaran dalam kegiatan pengobatan gratis yang dilakukan oleh Nirna Lachmuddin.

Lebih lanjut disampaikan, hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye.

“Dalam waktu dekat ini, Bawaslu Konawe akan menggelar rapat pleno pimpinan untuk menentukan status dugaan pelanggaran tersebut,” ujar Indra Eka Putra dalam pers rilis yang diterima Warta Sultra melalui whatsapp, Kamis (7/2/2019).

Dari informasi awal serta bukti yang diperoleh dari Panwascam Uepai, lanjut Indra, ditemukan juga adanya perbedaan isi surat tanda terima pemberitahuan (STTP) dari Polda Sultra dengan nomor STTP/08/II/YAN 2.2/2018/DITINTELKAM terkait bentuk kegiatan berupa kampanye dialogis dan tatap muka.

“Isi suratnya kampanye dialogis, tapi faktanya kegiatan yang dilakukan adalah pengobatan gratis,” jelasnya.

Berdasarkan foto kegiatan yang diterima dari Panwascam Uepai, masyarakat yang ingin menghadiri pengobatan gratis terlebih dahulu diberikan kupon yang di dalamnya terdapat gambar caleg diduga atas nama Nirna Lachmuddin beserta nomor urutnya dan gambar partai pengusung.

Padahal, kata Indra Eka Putra, tim Nirna Lachmuddin saat mengantar surat ke Bawaslu telah diingatkan agar tidak melakukan kampanye dalam kegiatan sosial tersebut.

“Setelah ditelusuri dari temuan Panwaslu Kecamatan Uepai ada kartu nama dia (Nirna Lachmuddin, red) sebagai caleg DPR RI dari partai PDI-Perjuangan serta baliho yang menandakan citra diri sebagai pelaksana kampanye,” ungkap Indra.

Indra menghimbau kepada seluruh peserta pemilu agar setiap pelaksanaan kegiatan kampanye, peserta pemilu membaca dan memahami klausul pasal 275 Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Delapan Metode Kampanye yang dibolehkan atau kegiatan lain yang mengacu pada PKPU 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pasal 51 ayat (1) serta Perbawaslu 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye Pasal 34 ayat 1 dan 2.

“Dalam aturan itu jelas diatur mana yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh peserta pemilu,” tutupnya. (*WS)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.