Berikut Beberapa IUP di Wawonii yang Masih Berlaku

WartaSultraID—Keberadaan perusahaan tambang di Wawonii, Kabupaten Konawe Kepulauan (Konkep) bertentangan dengan RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) yang bertujuan untuk mewujudkan Konkep sebagai pulau ramah lingkungan yang sejahtera melalui program pengembangan kegiatan ekonomi rakyat berbasis agrobahari, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan.

Aksi Penolakan IUP di Konawe Kepulauan

Serangkaian aksi penolakan IUP (Izin Usaha Pertambangan) di Wawonii, Konkep, telah dilakukan oleh berbagai kalangan, mulai mahasiswa hingga perwakilan warga Konkep itu sendiri. Data mencatat, pada Rabu (6/3/2019) warga Wawonii bersama dengan mahasiswa menduduki Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menyampaikan aspirasinya terkait penolakan IUP di Konkep. Dilanjutkan, Senin, (11/3/2019), kali ini dengan jumlah massa yang jauh lebih besar. aksi demonstrasi berakhir ricuh karena Ali Mazi selaku Gubernur Sultra tidak segera menemui demonstran.

Aksi demonstran dilanjutkan ke Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara (Polda Sultra) dengan menyampaikan tuntutan pencopotan Kapolres Kendari karena demonstran menganggap Kapolres Kendari harus bertanggung jawab atas pemukulan yang diduga oleh anggota kepolisian dari Polres Kendari kepada demonstran pada aksi demonstrasi Rabu (6/3/2019). Dalam kesempatan tersebut, Kapolda Sultra menegaskan bahwa pencopotan Kapolres tidak bisa serta merta dilakukan oleh Kapolda. 

Berita terkait: Kapolda Sultra: Pencopotan Kapolres Tidak Bisa Serta Merta Dilakukan Kapolda

Dalam aksi tersebut dilaporkan beberapa anggota kepolisian dari Polda Sultra terluka terkena lemparan batu atau kayu oleh demonstran. Tidak hanya itu, mobil dinas yang diketahui milik BPOM Kendari pun jadi korban amuk massa. Pihak Polres Kendari telah berhasil meringkus pelaku yang dalam pengakuannya, ia tidak tahu apa-apa terkait aksi demonstrasi tersebut. Pelaku juga bukan dari kalangan mahasiswa akan tetapi pelajar putus sekolah.

Berita terkait: Pelaku Pengrusakan Mobil Dinas pada Aksi Penolakan Tambang Konkep Bukan dari Kalangan Mahasiswa

Ujung aksi demonstrasi pada Senin (11/3/2019), Gubernur Ali Mazi menyatakan pembekuan IUP yang ada di Konkep. Sikap Gubernur Ali Mazi tidak memuaskan bagi warga Wawonii, karena tuntutan mereka adalah pencabutan IUP bukan sekedar pembekuan.

Diagendakan, hari ini, Kamis (14/3/3019), dilakukan aksi damai oleh perwakilan warga Wawonii dan mahasiswa yang menuntut pencabutan semua IUP di Wawonii. Hingga berita ini dipublikasikan, Warta Sultra belum menerima laporan selengkapnya terkait aksi tersebut. 

Beberapa IUP yang Masih Berlaku di Wawonii

Sebagaimana data yang dihimpun Warta Sultra, berikut beberapa perusahaan pemegang IUP di Wawonii, Konkep, yang masih berlaku;

Pertama, PT Gema Kreasi Perdana, perusahaan ini mendapatkan 2 IUP dalam waktu bersamaan. IUP pertama berdasar Keputusan Bupati Konawe No. 82 Tahun 2010 dengan masa berlaku 14 November 2008 dan berakhir 14 November 2028. Kegiatan yang dilakukan adalah IUP operasi produksi dengan bahan galian nikel, lokasi Wawonii Tenggara dengan luas IUP 950 Ha (hektar). Adapun nomor WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) adalah 3474022122014018.

IUP Kedua yang diperoleh PT Gema Kreasi Perdana berdasar Keputusan Bupati Konawe No. 83 Tahun 2010 dengan masa berlaku yang sama dengan IUP pertama. Kegiatan perusahaan dan bahan galian juga sama dengan IUP pertama, hanya lokasi yang berbeda, yaitu di Wawonii Barat dan Tengah dengan luas IUP 958 Ha. Adapun nomor WIUP adalah 3474022122014012.

Kedua, PT Bumi Konawe Mining, nomor perizinan 390/2010 masa berlaku 2 Agustus 2010 dan berakhir 30 Desember 2028. Kegiatan atau status operasi produksi dengan bahan galian nikel, lokasi di Wawonii Selatan dan Wawonii Tenggara dengan luas IUP 3,175 Ha. Adapun nomor WIUP-nya, 3474022122014025.

Ketiga, PT Konawe Bakti Pratama, nomor perizinan 560/BKPMD-PTSP/XI/2016 masa berlaku 27 Maret 2012 dan berakhir 27 Maret 2032. Kegiatan eksplorasi nikel, lokasi Wawonii Barat dan Wawonii Tengah dengan luas IUP 1,000 Ha. Adapun nomor WIUP adalah 3474022122014017.

Keempat, PT Alotama Karya, nomor perizinan 378/2012 masa berlaku 16 Juni 2012 dan berakhir 27 Maret 2032. Nomor WIUP 3474022122014048. Status kegiatan operasi produksi nikel dengan luas IUP 491 Ha.

Jika dilihat dari tahun penerbitan izin, maka keseluruhan IUP di Wawonii adalah warisan Dr. H. Lukman Abunawas, S.H., M.Si. yang pernah menjabat sebagai Bupati Konawe periode 2008-2013. Dimana pada kurun waktu tersebut, Konkep masih menjadi bagian dari Kabupaten Konawe. Data mencatat, Konkep merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Konawe yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 12 April 2013. (*WS)