Konstruksi Perkara OTT Romahurmuziy, Menag Melantik Kakanwil yang Tidak Lolos Seleksi

WartaSultraID—KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) menggelar konferensi pers terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Muhammad Romahurmuziy selaku Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan kawan-kawan yang terjadi di Surabaya, Jum’at (15/3/2019).

Konferensi pers diselenggarakan di Gedung KPK RI, Jakarta, dan disiarkan secara langsung baik melalui stasiun televisi maupun akun medsos resmi milik KPK pada Sabtu (16/3/2019).

Dalam konferensi tersebut, dari hasil OTT di Surabaya, telah ditetapkan tiga orang sebagai tersangka, yaitu, Romahurmuziy (RMY) selaku penerima suap, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) selaku Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, dan Haris Hasanuddin (HRS) selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK menyampaikan dalam jumpa pers, untuk konstruksi perkara, pada akhir 2018 diumumkan proses seleksi secara terbuka melalui sistem layanan lelang calon pejabat pimpinan tinggi dimana pada pengumuman tersebut salah satu jabatan yang akan diisi adalah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Pengumuman juga bisa dibuka secara online di seleksijbt.kemenag.go.id, selama proses seleksi terdapat beberapa nama pendaftar termasuk HRS, sedangkan MFQ mendaftar untuk posisi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik ” jelas Laode. 

Berita terkait: Perbuatan Romahurmuziy Diduga Dilakukan Bersama-sama dengan Pihak Kemenag

Laode menambahkan, diduga terjadi komunikasi dan pertemuan antara MFQ dan HRS dengan RMY dan pihak-pihak yang lain. MFQ dan HRS diduga menghubungi RMY untuk mengurus proses lulus seleksi jabatan di kementerian agama.

Pada tanggal 6 Februari 2019 HRS diduga mendatangi rumah RMY dan menyerahkan 200 juta terkait seleksi jabatan untuk HRS sesuai komitmen sebelumnya. Pada saat inilah diduga pemberian terjadi.

Lebih lanjut disampaikan, pada sekitar pertengahan Februari 2019, pihak Kemenag RI menerima informasi bahwa HRS tidak termasuk tiga nama yang diusulkan ke Menteri Agama RI.

“Jadi HRS ini tidak lulus karena pernah mendapatkan hukuman disiplin,” tegas Laode.

Laode menyatakan, diduga terjadi kerjasama pihak-pihak tertentu untuk tetap meloloskan HRS dalam proses seleksi jabatan tinggi di Kementerian Agama RI tersebut. Sehingga pada awal Maret 2019 HRS dilantik oleh Menteri Agama RI menjadi Kepala Kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur.

Dalam perkara ini duduga RMY bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI, yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

“Kami perlu menegaskan bahwa apa yang dilakukan KPK merupakan sebuah proses hukum yang sah, yang dijalankan sebagaimana mestinya, mengacu pada KUHAP, UU Tindak Pidana Korupsi, dan UU KPK itu sendiri,” tutur Laode, kemudian dilanjutkan dengan sesi memperlihatkan barang bukti hasil operasi tangkap tangan Romahurmuziy dan kawan-kawan. (*WS)