Menteri Agama Memahami Kemarahan Masyarakat atas OTT yang Melibatkan Pejabat Kemenag

WartaSultraID—Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) tercoreng dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Romahurmuziy selaku anggota DPR RI sekaligus Ketua Umum PPP (Partai Persatuan Pembangunan), Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) selaku Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, dan Haris Hasanuddin (HRS) selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur. Dimana ketiganya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) sebagaimana disampaikan dalam konferensi pers pada Sabtu siang (16/3/2019).

Berita terkait: Perbuatan Romahurmuziy Diduga Dilakukan Bersama-sama dengan Pihak Kemenag

Romahurmuziy diduga bersama-sama dengan pihak-pihak Kemenag RI menerima suap untuk mempengaruhi hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi di Kementerian Agama RI, yakni, Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur.

Berita terkait: Konstruksi Perkara OTT Romahurmuziy, Menag Melantik Kakanwil yang Tidak Lolos Seleksi

Menyikapi masalah tersebut, Lukman Hakim Saifuddin selaku Menteri Agama RI melakukan konferensi pers, Sabtu malam (16/3/2019) pukul 19.00 WIB.

Menteri Agama menyampaikan, Kementerian Agama RI yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama seharusnya menunjukkan kinerja yang mencerminkan nilai-nilai agama termasuk bersih dan bebas dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN).

Apalagi selama ini jajaran kementerian agama telah mencanangkan menjalankan dan mengawal tata kelola pemerintahan yang mencerminkan misi menolak korupsi, kolusi, nepotisme, suap atau gratifikasi.

“Kami menjadikan integritas sebagai salah satu nilai budaya kerja utama yang harus dipegang teguh dan dioperasionalkan dalam tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama,” tutur Lukman Hakim Saifuddin.

Peristiwa OTT oleh KPK merupakan fakta yang menunjukkan bahwa masih ada kelemahan dalam sistem dan tata kelola kepemerintahan di lingkungan Kementerian Agama. Kelemahan harus segera diidentifikasi dan dilakukan perbaikan sebagai upaca dan pencegahan korupsi di masa mendatang.

“Kementerian agama menyadari betul kekecewaan dan kemarahan masyarakat atas peristiwa OTT oleh KPK yang terjadi dalam diri RMY, MFQ, HRS, dan tiga orang lainnya. Untuk itu Kementerian Agama menyampaikan penyesalan dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat atas terjadinya OTT oleh KPK yang melibatkan pejabat Kementerian Agama terkait dengan pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama,” tutur Kemenag. (*WS)