Pengadilan Negeri Wangi-Wangi dan Pemkab Wakatobi Komitmen Menuju WBK dan WBBM

WartaSultraID—Sebagai upaya pembangunan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dab Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pengadilan Negeri (PN) Wangi-wangi Kelas II melaksanakan Pencanangan Pembangunan Zona Integriras (ZI) yang dilaksakan pada Selasa (26/2/2019).

“Sebagai tindak lanjut Permen PAN RB No 52 Tahun 2014 maka pengadilan negeri wangi-wangi kelas II hari ini mencangkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih melayani WBBM,”ungkapnya kepada peserta di Kantor Pengadilan Negeri (PN) Wangi-wangi Kelas II.

Ia menjelaskan bahwa zona integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ia terangkan bahwa keberhasilan pembangunan zona integritas sangat ditentukan oleh kapasitas dan kuantitas integritas masing-masing individu.

Membangun zona integritas adalah mewujudkan aparat yang menjunjung tinggi nilai kejujuran, kebenaran bebas dari korupsi, menolak suap pungli,. dan gratifikasi.

“Sehingga terbangun pemerintah atau lembaga yang bersih dan meningkatan pelayanan publik yang baik serta konsisten,” terangnya.

Sebagai lembaga yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat mencari keadilan, pengadilan harus terus meningkatkan pelayanan sehingga pelayanan profesional merupakan keharusan yang mesti diwujudkan.

Membangun Zone Integritas menuju WBK dan WBBM adalah kerja berat oleh karenanya semua pihak mulai dari pimpinan sampai bawahan harus mempunyai komitmen yang kuat, mempunyai pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga keberhasilan membangun zona integritas ini dapat dicapai.

 

Untuk membangun WBK dan WBBM, maka beberapa upaya dan kegiatan sudah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Wangi-Wangi Kelas ll, yaitu, diantaranya telah menerapkan PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu) dalam pelayanannya dimana mulai dari proses awal sampai akhir pelayanan dilakukan di meja PTSP.

“Misalkan seperti pelimpahan berkas pidanan, pembuatan izin penyitaan pendaftaran gugatan, permohonan, pembuatan surat keterangan, pengajuan upaya hukum dan lain sebagainya,” lanjutnya.

Sementara itu Pejabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Wakatobi, Jumadin, mengatakan wilayah bebas korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) adalah suatu langkah maju untuk Daerah Wakatobi ini bisa lebih maju lagi.

“Insyallah kalau bupati balik ke Wakatobi, saya akan sampaikan terkait dengan hasil dari pertemuan hari ini,” ujarnya.

Ia juga menerangkan jika wilayah bebas korupsi (WBK) dan menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) bisa diaplikasikan di Wakatobi maka pihaknya berharap hal-hal negatif tidak terjadi di ruang lingkup daerah yang terletak di segi tiga karang dunia ini.

“Tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi yang menitik beratkan pada peningkatan kapasitas dan dan akuntabilitas organisasi di lingkup Pemkab Wakatobi. Sehingga dapat terwujud pemerintahan yang bersih bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik dengan mengedepankan pelayanan maupun transparansi kinerja pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya,” pungkasnya. (*WS)

Peliputan: Astil Harli Roslan, SE
Foto: Astil Harli Roslan, SE
Editor: Sukur