Perbuatan Romahurmuziy Diduga Dilakukan Bersama-sama dengan Pihak Kemenag

WartaSultraID—Terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Muhammad Romahurmuziy (RMY) dan kawan-kawan di Surabaya oleh KPK RI (Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia) pada Jum’at (15/3/2019) kemarin, akhirnya KPK menetapkan tiga orang tersangka dengan dugaan menerima dan memberi suap.

Tiga orang tersangka tersebut, yakni, Romahurmuziy (RMY) selaku penerima suap, Muhammad Muafaq Wirahadi (MFQ) selaku Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, dan Haris Hasanuddin (HRS) selaku Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur.

“Tiga orang yang ditetapkan sebagai tersangka tersebut adalah mereka yang diduga menerima suap. Jadi pasalnya adalah pasal suap, satu orang (RMY). Dan dua orang (HRS dan MFQ) diduga memberikan suap untuk penerimaan perbuatan yang dilakukan oleh RMY, anggota DPR RI ini,” jelas Febri Diansyah selaku juru bicara KPK RI dalam konferensi pers, Sabtu (16/3/2019).

Febri Diansyah menambahkan, diduga RMY bersama-sama dengan pihak-pihak di Kementerian Agama. Karena pihak-pihak dari Kementerian Agama lah yang memiliki kewenangan dan yang ditugaskan terkait proses pengisian jabatan di Kementerian Agama RI.

“Jadi, diduga dilakukan bersama-sama,” lanjut Febri

Sebelumnya, Laode Muhammad Syarif selaku Wakil Ketua KPK menyatakan bahwa HRS tidak termasuk tiga nama yang diusulkan ke Menteri Agama RI dikarenakan HRS pernah mendapatkan sanksi disiplin. Tetapi pada Maret 2019 Menteri Agama RI melantik HRS sebagai Kepala Kanwil Kementerian Agama di Jawa Timur.

Berita terkait: Konstruksi Perkara OTT Romahurmuziy, Menag Melantik Kakanwil yang Tidak Lolos Seleksi

Laode Muhammad Syarif menambahkan, KPK sangat khawatir jika praktek-praktek seperti ini dilakukan terus oleh pihak-pihak yang terutama para pejabat sebagai pimpinan partai politik atau organisasi masyarakat yang terafiliasi dengan sektor politik yang menjual pengaruhnya dan menerima sejumlah uang.

Terkait pasal yang disangkakan pada RMY selaku penerima suap adalah Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan pada HRS dan MFQ selaku pemberi suap, disangkakan Pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*WS)