Wagub Sultra Pastikan Semua IUP di Wawonii Dicabut

WartaSultraIDSejumlah massa aksi yang tergabung dalam Front Rakyat Sultra Bela Wawonii (FRSBW) kembali mengunjuk rasa di Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) untuk menyampaikan beberapa tuntutan terkait dengan pencabutan Izin Usaha Penambangan (IUP) yang ada di Wawonii, Konawe Kepulauan (Konkep).

Dari pantauan Warta Sultra di lokasi, terdapat kurang lebih 2.000 massa aksi yang tergabung dalam FRSBW ini. Dalam aksi tersebut, massa menuntut Gubernur Sultra, Ali Mazi, untuk segera mencabut IUP yang ada di Wowonii serta mengeluarkan surat keputusan pelarangan penerbitan izin pertambangan di Pulau Wawonii

Tidak hanya itu, massa aksi juga menuntut Gubernur Sultra membuat surat keputusan untuk menghentikan aktivitas pertambangan di Pulau Wawonii dan membuat surat larangan kepada PT Gema Kreasi Perdana agar menghentikan aktivitas serta menarik seluruh peralatan atau fasilitas perusahaan yang ada di Wawonii.

Mando Maskuri selaku jenderal lapangan dalam gerakan tersebut menyampaikan bahwa untuk diketahui, Konawe Kepulauan merupakan daerah otonomi baru yang mekar pada tahun 2013 dari Kabupaten Konawe. Namun faktanya saat ini telah memegang 15 IUP yang masih aktif dengan jenis bahan galian yang mendapatkan izin yaitu nikel dan kromit.

“Beberapa perusahaan yang mendapatkan IUP di Konawe Kepulauan yakni PT Cipta Putri Sejahtera, PT. Hasta Karya Megacipta, PT Investa Kreasi Abadi, PT. Gema Kreasi Perdana, PT. Natanya Mitra Energi, PT. Derawan Berjaya Mining, PT. Bumi Konawe Mining, PT. Kimco Citra Mandiri, PT. Alotama Karya, PT. Konawe Bakti Pratama dan PT. Pasir Berjaya,” ungkapnya dalam orasinya, Kamis (14/3/2019).

Ia menyebutkan, Pulau Wawonii merupakan pulau kecil dengan luas 867,58 km yang sesungguhnya tidak diprioritaskan bagi pertambangan. Karena berdasarkan Undang-Uundang Nomor 1/2014 tentang Perencanaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang kurang dari 2.000 km melarang penambangan pasir dan mineral pada wilayah teknis, ekologis, sosial, dan budaya yang akan menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta merugikan masyarakat.

Oleh kerena itu, lanjut Mando Maskuri, sesuai dengan amanah Undang-Undang, maka Kepulauan Wawonii masuk dalam satu kategori yang tidak layak untuk dijadikan sebagai wilayah pertambangan. ketika hal itu diadakan, kata Mando Maskuri, maka dipasikan akan terjadi dampak lingkungan yang cukup besar dan beberapa sektor kehutanan, perikanan, perkebunan, dan pertanian serta sektor pariwisata akan hilang. 

Menanggapi hal tersebut, Lukman Abunawas selaku Wakil Gubernur Sultra saat menemui massa aksi, ia menyampaikan bahwa dirinya tidak akan mengorbankan masyarakat Wawonii hanya karena persoalan tambang. Olehnya itu, ia mendukung atas pencabutan IUP yang ada di Konawe Kepulauan tersebut. 

“Untuk itu, atas nama pemerintah dan mewakili Gubernur Sultra bahwa IUP yang diterbitkan¬† terdahulu saat ini sudah diberhentikan sejak tanggal 12 Maret lalu dan saat sudah masuk dalam tahap final bahwa semua IUP yang ada di Konawe Kepulauan akan dicabut dan segala-galanya demi kesejahteraan rakyat Wawonii,” tuturnya. (*WS)